Dubes untuk UE Akui Disuruh Donald Trump Menekan Presiden Ukraina

TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar AS untuk Uni Eropa mengatakan bahwa dia diperintahkan Donald Trump untuk ikut menekan Presiden Ukraina agar menyelidiki pesaing politiknya dalam pilpres 2020, Joe Biden.

Gordon D. Sondland, seorang megadonor kaya dari Partai Republik yang ditunjuk oleh Trump sebagai duta besar untuk Uni Eropa, mengatakan kepada Komite Intelijen DPR bahwa ia dengan enggan mengikuti arahan Presiden Trump.

Menurut laporan New York Times, 21 November 2019, dia bersaksi bahwa presiden menginstruksikan dia untuk bekerja dengan Rudolph W. Giuliani, pengacara pribadi Trump, ketika dia menekan Ukraina untuk secara terbuka berkomitmen menyelidiki mantan Wakil Presiden Joseph R. Biden Jr. dan sebuah teori yang tidak berdasar bahwa Demokrat berkonspirasi dengan Kyiv untuk ikut campur dalam pemilu 2016.

"Kami mengikuti perintah presiden," kata Sondland.

Dalam kesaksian pentingnya, Sondland mengaitkan anggota paling senior dari pemerintahan termasuk wakil presiden, menteri luar negeri, penjabat kepala staf dan lainnya. Dia mengatakan mereka diberitahu tentang itu pada saat-saat penting, dalam sebuah kesaksian yang sangat melemahkan klaim Trump bahwa dia tidak pernah menekan Ukraina.

Sebagai gantinya, Sondland menggambarkan upaya yang meluas di tingkat tertinggi pemerintahannya untuk membantu presiden melakukan hal itu.

Kemudian pada hari Rabu, seorang pejabat Departemen Pertahanan bersaksi bahwa para pejabat Ukraina mungkin sudah tahu pada awal Juli bahwa paket bantuan keamanan US$ 391 juta ditahan oleh pemerintahan Trump.
Kesaksian oleh Laura K. Cooper mempertanyakan elemen sentral lain dari strategi pertahanan presiden dalam masalah Ukraina, bahwa dia tidak mungkin menggunakan dana tersebut sebagai pengaruh untuk menekan negara, karena pejabat Ukraina tidak menyadari bahwa uang itu dibekukan.

Hampir dua bulan setelah Demokrat DPR memulai penyelidikan pemakzulan Trump, kesaksian Sondland sedekat para penyelidik diakui oleh seorang pejabat yang berurusan langsung dengan Trump.

Sondland berulang kali mengklaim tidak dapat mengingat kembali adegan-adegan penting dan mengakui di hadapan komite bahwa dia tidak membuat catatan yang dapat memberinya kepastian tentang apa yang terjadi. Dia menyalahkan Departemen Luar Negeri karena tidak memberinya semua email, catatan panggilan, dan catatan lainnya.

Namun, pengungkapannya bersama dengan email yang menguatkan kesaksian sangat menakjubkan.

Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menandatangani sebagian upaya tekanan terhadap Ukraina, kata Sondland, dan Mick Mulvaney, penjabat kepala staf Gedung Putih, sangat terlibat. Mereka mengerti, seperti yang dia lakukan, bahwa ada quid pro quo yang menghubungkan pertemuan Gedung Putih untuk Presiden Volodymyr Zelensky dari Ukraina agar melakukan penyelidikan pesaing politik Trump.

"Saya tahu bahwa anggota komite ini sering membingkai masalah rumit ini dalam bentuk pertanyaan sederhana: Apakah ada quid pro quo?" Kata Sondland. "Seperti yang saya bersaksi sebelumnya, sehubungan dengan panggilan Gedung Putih yang diminta dan pertemuan Gedung Putih, jawabannya adalah ya."

"Semua orang berada di lingkaran," katanya. "Itu bukan rahasia."

Sondland bersaksi bahwa dia mulai percaya bahwa ada hubungan lain yang dibuat oleh Trump, antara bantuan militer vital yang disetujui oleh Kongres untuk Ukraina dan komitmen publik untuk menyelidiki musuh politik Trump. Sondland mengatakan dia memberi tahu Wakil Presiden Mike Pence tentang keprihatinannya tentang hubungan itu selama pertemuan 1 September di Warsawa.

Cooper bersaksi bahwa para pejabat Ukraina telah menghubungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan dengan pertanyaan tentang status pendanaan militer pada 25 Juli, hanya beberapa jam setelah Trump menekan Presiden Volodymyr Zelensky dari Ukraina selama panggilan telepon untuk menyelidiki Bidens. Partai Republik bersikeras bahwa Ukraina tidak tahu tentang penahanan sampai dilaporkan di media pada akhir Agustus.

Kesaksian Sondland menimbulkan pertanyaan apakah tokoh-tokoh pemerintahan Donald Trump yang ia sebutkan, termasuk Pompeo, Mulvaney dan John Bolton, mantan penasihat keamanan nasional presiden, akan tampil ke depan DPR untuk memberikan kesaksian dalam penyelidikan Pemakzulan Trump.

Pemerintahan Donald Trump mencoba untuk mencegah kesaksian Sondland, Cooper, dan David Hale, pejabat Departemen Luar Negeri yang juga muncul pada hari Rabu, dengan menolak untuk memungkinkan Sondland mengakses dokumen-dokumen tertentu meskipun ada permintaan pengadilan.